peraturan pemerintah tentang umkm. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa Pajak. peraturan pemerintah tentang umkm

 
 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa Pajakperaturan pemerintah tentang umkm  2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pajak UMKM, ada dua jenis pajak UMKM, namun peraturan terbaru statusnya menggantinya peraturan yang lama. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8), Pasal 80 ayat (4), dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 1. • Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinatorDicabut dengan : Permenkop UKM No. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Nomor Peraturan : 3. 2. PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M. Standar ini masih sama dengan peraturan sebelumnya, meski dari. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM semakin lama semakin besar. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Sekretariat Negara: Bidang Hukum: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 9. Nomor Bentuk Bentuk Singkat Tahun Tempat Penetapan Tanggal Penetapan Tanggal Pengundangan Tanggal. Judul. Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. Pemrakarsa. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan bagaimana penerapan Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai pajak yang dikenakan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengertian dan Aliran dalam Seni Rupa beserta Fungsinya. Dalam PP 7 tahun 2021 ini diatur antara lain mengenai: kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan. Pemerintah memberikan potongan tarif pajak penghasilan (PPh) akhir bagi pemilik usaha dari UMKM mulai dari 1% berubah menjadi 0,5% 2. JawaPos. go. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, pemerintah memiliki visi untuk menyinkronkan program pemberdayaan UMKM. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan PP No. Diubah dengan : PERPRES No. PEMERINTAH memperluas pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Tarif yang ditetapkan dalam peraturan baru ini adalah sebesar 0,5% dari omset, tarif ini turun dari sebelumnya yaitu sebesar 1% dari omset. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar. Habis itu, sampai dengan sekarang, tidak ada berita lagi tentang. COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang. Jakarta, Beritasatu. berusaha bagi UMKM, baik yang diatur dalam bab khusus tentang kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan UMKM maupun di luar bab UMKM memberi penguatan terhadap pemberdayaan dan pelindungan UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi. Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. dalam memenuhi kewajiban perpajakandiantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan. 20 20 , No. U. Beleid yang diundangkan mulai 20 Desember 2022 lalu merupakan aturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. g. Peraturan ini mulai aktif diberlakukan mulai 1 Juli 2013 dan mengatur perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas usaha dengan memperoleh. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 13. berikut ini poin-poin pentingnya:Kamis, 21 Agustus 2014 - 17:18 WIB. KUKM/IX/2015 TENTANG. TRIBUNNEWS. Presiden Jokowi telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Dalam penelitian Khairiyah & Akhmadi, (2019) insentif pajak yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun tingkat penerimaan Negara mengalami penurunan dengan adanya insentif pajak sebesar 0. INFO NASIONAL-- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, laksana karpet merah bagi pelaku koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Belum lama ini, pemerintah akhirnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk usaha Mikro dan Kecil. COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021. Selain itu, ada beberapa regulasi lain yang dibuat untuk melindungi UMKM, seperti : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang kepemilikan surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas. 5%. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah mewajibkan toko swalayan atau peretail modern menyediakan ruang usaha atau ruang promosi bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 30% dari total luas area pusat perbelanjaan. , M. 2. “Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. 95 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang Berasal dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola barang milik negara/daerah yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu migas. 07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK. KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Bantuan & FAQ. Terbaru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 40% anggaran belanja barang dan jasa untuk penggunaan produk usaha kecil. Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM UU No. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. 7. Dalam UU Ciptaker, ukuran yang digunakan adalah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Type: Book. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”)Peraturan Perundang-undangan. 5%. Berdasarkan catatan pemerintah, tuturnya, jumlah debitor UMKM yang masuk kategori non-performing loan (NPL) atau macet mencapai 246. Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah telah meningkatkan ambang batas modal usaha untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim. KETENTUAN UMUM Pasal 1. 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/1/2023). 03/2020. Melalui PP itu, sektor UMKM juga diberikan jaminan untuk mendapatkan. Oleh: Anang Purnadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Peraturan tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. 7/2021 HM. 17 Tahun 2013 tentang. 000, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. 17, TLN No. khususnya UMKM. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP. 2021/No. Bisnis. Melalui PMK 99/2018 ini, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu: Pertama, disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atas prioritas pemerintah tersebut pada bulan Juni Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 13. Terdapat 10 bentuk atau pola kemitraan menurut Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP 7/2021), diantaranya adalah: Inti-plasma. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil PP No. satudata-umkm. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Tahun Peraturan : 2021. “Dengan memberikan. T. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang No. Sementara upah lembur, tunjangan, dan insentif lainnya masih belum punya aturan baku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 03/2020 jo PMK-110/PMK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Com - Kabar penutupan dan larangan transaksi TikTok Shop semakin ramai menimbulkan pro dan kontra. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. A A A. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, serta dikenai pajak. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,. 11. Tgl Ditetapkan : 2021-05-21. Dalam aturan tersebut, kemudahan. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ; pendekatan kelompok , sentra dan klaster ; legalitas usaha ; perlindungan usaha ;. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan PP No. ABSTRAK: Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ya, seperti yang diketahui, pengesahan aturan mengenai pembebasan pajak bagi UMKM di era pemerintahan Jokowi bukan terjadi. Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. 2013 No. 2, BN. Peraturan Pemerintah (PP) No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melansir dari peraturan perundangan-undangan No. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa Pajak. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang mendeskripsikan persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan. b. Sejarah dan Peraturan Sepak Bola beserta Tekniknya. Dukungan 30%. 7 Tahun 2021. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pada UU No. e. id, kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. com - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan memberikan kemudahan, pelindungan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (“ PP No. Pemerintah mengesahkan PP 7/2021 mulai berlaku per tanggal 3 Februari 2021. 000. Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem Perpajakan di Indonesia 1. “Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil,” tulis Pasal 36 (1) PP36/2021. UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. Peraturan Perundang-undangan. Perizinan usaha untuk UMKM sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP No. Pangkalanbaru - Sebanyak 24 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Prov Kep Babel mengikuti sosialisasi PP No 7 tahun 2021 di Hotel Soll Marina, Rabu (19/10/22). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020. Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat. Dikeluarkan sebuah peraturan pemerintahan No. 2018/NO. Wawasan. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pada Februari 2021 lalu,. Mencabut : PERPRES No. 23 th 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang dimiliki wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto sejumlah tertentu sebagai. Dalam PP UMKM tersebut, telah diatur mulai dari kriteria, aspek perizinan, serta. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan…. Pembuktian tersebut berupa penerbitan regulasi baru seputar penyederhanaan perizinan atau simplikasi izin satu. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya tercantum dalam Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diubah, seperti yang kini tertuang dalam UU Cipta Kerja. Oleh karena itu pemerintah di tahun 2013 mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan pemerintah nomor 46. 23 Tahun 2018, tujuan dari penelitian ini. Pemerintah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk Program PEN Pesantren, terdiri atas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/ LPA sebesar. Menteri adalah.